Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang menyerahkan rekomendasi ke HMS.
MATARAM, Bimakini[ H Muhammad Syafrudin memastikan satu rekom untuk bertarung di Kota Bima. Jumat 31 Mei, politisi Partai Amanat Nasional ini mengantongi rekomendasi Partai Hanura.
Hebatnya lagi, Rudi Mbojo, panggilannya akrabnya menerima rekomendasi itu langsung dari Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang.
Kepada www.bimakini.com, Rudi Mbojo mengatakan, dia mengambil keputusan langkah paralel sekaligus. “Ini sebagai bentuk antisipasi situasi politik saat ini,” ujarnya.
Dikatakannya, sebagai politisi dia harus siap dengan segala situasi. Ketika partai menugaskannya untuk maju di Pilkota Bima, dia sudah siap. Demikian juga ketika partai memberi opsi lain.
“Mungkin juga partai menugaskan saya untuk bertarung di Pilgub NTB,” ujarnya.
Dengan melihat konstalasi politik yang ada saat ini, apapun bisa terjadi. Karena itu dia terus membangun komunikasi secara paralel. Baik untuk kepentingan di Kota Bima ataupun di Pilgub NTB.
Menurut dia, Partai Amanat Nasional adalah partai besar. Selalu diperhitungkan dalam setiap kontestasi politik. Apalagi saat ini, PAN berada dalam koalisi besar bersama Golkar, Gerindra, Demokrat dan lainnya.
Menurut dia, di Kota Bima, PAN harus menargetkan kursi nomor satu. Bukan pada posisi wakil. Sebagai partai pemenang di Kota Bima, tidak ada pilihan lain, PAN harus berjuang untuk menempatkan kadernya sebagai walikota.
“Saya pribadi terus memantau perkembangan koalisi di pusat,” ujarnya.
Bagaimana peluang di Pilgub NTB? Rudi Mbojo kembali menegaskan, kemungkinan itu masih tetap ada. Karena sampai hari ini belum ada pasangan yang fix. “Semua kemungkinan masih bisa terjadi,” tandasnya.
Menurut Rudi Mbojo, NTB saat ini sudah menjadi lokasi pertarungan para elit. Keberadaan tambang dan juga proyek-proyek strategis nasional seperti Mandalika adalah pesona NTB yang membuatnya dilirik para elit di Jakarta.
Dengan demikian, politik NTB kata dia tidak akan bisa lepas dari intervensi pusat. Pasangan yang akan diusung tentu saja akan tergantung pada kesepakatan di pusat.
“Kita tunggu saja,” pungkasnya.
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
